Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk mencapai sasaran pembangunan sanitasi, pelaksanaan program PPSP dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu:
1) Sosialisasi, Advokasi dan Kampanye
2) Penguatan Kelembagaan
3) Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
4) Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPS)
5) Implementasi
6) Monitoring dan Evaluasi

Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melalui program PPSP pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk menyusun dokumen BPS, SSK dan MPS. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh Pokja Sanitasi/AMPL sebagai pelaku utama pembangunan sanitasi di masing-masing Kabupaten/Kota peserta program PPSP. Pihak pusat memberikan dukungan kepada Pokja Kabupaten/Kota berupa bantuan teknis pendampingan penyusunan dokumen melalui tenaga ahli fasilitator.

Fasilitator Program PPSP terdiri dari 2 kelompok didasarkan pada Pokja yang didampingi Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kota (CF) yang ditugaskan di Kabupaten/Kota peserta PPSP. Dokumen BPS merupakan dokumen yang berisi gambaran kondisi sanitasi di Kabupaten/Kota serta potret daerah rawan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota. Sedangkan dokumen SSK berisikan strategi untuk mengatasi permasalahan sanitasi di lokasi-lokasi yang rawan sanitasi tersebut sesuai dengan permasalahan dan tinbgkat prioritas penanganan.

Penyusunan dokumen BPS dan SSK merupakan tahap ke-3 dari pelaksanaan program PPSP yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Setelah dokumen BPS dab SSK tersusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen MPS berisikan rencana tindak atau implementasi terhadaap strategi pembangunan sanitasi yang sudah dituangkan dalam SSK. Selain itu, dokumen MPS berisi komitmen pendanaan serta komitmen pelaksanaan baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dokumen BPS, SSK dan MPS merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan pembangunan sanitasi di daerah. Seluruh kegiatan pembangunan sanitasi harus mengacu dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pelaku utama dalam pembangunan sektor sanitasi karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi kebutuhan di daerahnya masing masing. Pada program PPSP pemerintah daerah yang diwakili oleh Pokja Kabupaten/Kota bertugas menyusun Buku Putih, SSK dan MPS. Pelaku utama penyusun dokumen BPS, SSK dan MPS adalah Pokja Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan penyusunan BPS, SSK dan MPS, Pokja Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota (PF-CF). Sebagai pendamping Pokja Kabupaten/Kota, tenaga PF-CF harus memiliki kemampuan yang memadai dalam mengarahkan Pokja mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayahnya masing-masing terutama untuk penyusunan BPS, SSK dan MPS. Program PPSP secara nasional telah dilaksanakan mulai tahun 2009-2013 dan telah diikuti oleh 223 Kabupaten/Kota. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi melaksanakan program ini sejak tahun 2013. Pada tahun 2014 secara nasional ditargetkan peserta program PPSP bertambah sebanyak 98 Kabupaten/Kota baru yang sedang dipersiapkan untuk kepesertaan Program PPSP tahun 2014 Pada tahun 2014 ini, selain 7 Kabupaten/Kota baru tersebut yang akan menyusun dokumen BPS dan SSK, terdapat pula 127 Kabupaten/Kota yang akan menyusun dokumen Memorandum Program Sanitasi(MPS) yang merupakan lanjutan dari dokumen BPS dan SSK di tahun sebelumnya termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Masing-masing Kabupaten/Kota tersebut akan difasilitasi menyusun dokumen perencanaan sanitasi oleh 1(satu) orang Tenaga Fasilitator (CF) di setiap Kabupaten/Kota dan masksimal 3 tiga) orang Tenaga Fasilitator di setiap Provinsi. Tenaga PF-CF yang akan mendampingi Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota yang telah dilatih oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, diharapkan Tenaga Ahli PF-CF dapat memiliki kemampuan yang baik dalam memfasilitasi Pokja untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi yang berkualitas dan dalam jangka waktu yang ditetapkan.